Sosialisasi protokol kesehatan di kalangan masyarakat dirasa kurang memadai. Jumlah masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 per hari terus meningkat. Kesadaran masyarakat dalam mematuhi pedoman yang dibuat pemerintah pun masih rendah.
Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur membantu Satgas Covid-19 Nasional dengan melakukan pengalihabahasaan pedoman perubahan perilaku protokol kesehatan ke dalam bahasa daerah yang dominan di wilayah kerjanya, yaitu Bahasa Banjar Samarinda dan Bahasa Kutai. Pemilihan kedua bahasa tersebut disebabkan oleh status kedua bahasa tersebut yang dipahami hampir semua penduduk di ibukota provinsi dan wilayah kabupaten. Pengalihabahasaan dilakukan sejak bulan oktober. Uji keterbacaan naskah protokol kesehatan berbahasa daerah tersebut dilakukan oleh penutur kedua bahasa tersebut.
Uji keterbacaan Bahasa Banjar Samarinda dilakukan dalam satu pertemuan kecil oleh 15 orang pada tanggal 9 November 2020 di Hotel Royal Park, Samarinda. Para verifikator terdiri atas mayarakat umum, guru, pegawai negeri dan swasta, serta perwakilan kerukunan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, para verifikator membaca keseluruhan naskah, membahas, memperbaiki, dan menyepakati penggunaan bahasa dalam naskah yang telah disediakan oleh Kantor Bahasa.
Uji keterbacaan Bahasa Kutai dilaksanakan pada tanggal 10 November 2020 bertempat di Hotel Grand Fatma, Tenggarong. Verifikator yang diundang sebanyak 15 orang. Mereka berprofesi sebagai guru, dosen, tenaga kesehatan, arsiparis, masyarakat umum, dan perwakilan masyarakat keraton. Pertemuan itu berhasil membuat sebuah naskah pedoman perubahan perilaku yang siap disosialisasikan kepada masyarakat.
Selain itu, penyampaian pesan protokol kesehatan agar memiliki dampak dan kesan bagi masyarakat maka dibuat dalam versi rekaman video. Perekaman video dilakukan oleh Kantor Bahasa dengan Duta Bahasa sebagai model penyampai. Proses panjang pengalihbahasaan protokol kesehatan tersebut diakhiri dengan peluncuran perdana oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Perwakilan Badan Nasional Penaggulangan Bencana pada tanggal 18 November 2020. (med)